Presiden Sudan Sindir Kediktatoran Khadafi di Libya

Tripoli - Presiden Sudan Omar Al-Bashir, berharap pihak internasional lebih memperhatikan aksi genosida dan kejahatan perang. Hal itu ia sampaikan saat berpidato di Tripoli, Libya Sabtu (7/1) kemarin.

Seperti dikutip dari AFP, Minggu (8/1/2012), dalam pidatonya, Omar menyindir diktator Muammar Kadhafi yang menyebabkan penderitaan besar bagi warga Sudan.

Kedatangan Omar di Tripoli merupakan kunjungan pertama Bashir sejak pemerintahan Khadafi digulingkan. Bashir menginginkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bisa mengadili atas tuduhan genosida dan kejahatan perang yang sempat terjadi di wilayah Darfur, Sudan. Bashir mengatakan setelah Libya, Khadafi menimbulkan kerusakan yang paling parah di Sudan.

"Kita semua menderita dari rezim lama. Kami (Sudan) adalah negara kedua yang paling menderita setelah Libya," kata Bashir.

Bashir sendiri sebelumnya disambut oleh Kepala Dewan Transisi Nasional Libya (NTC), Abdel Jalil Mustafa bersama beberapa pejabat pemerintah setempat. Bashir menegaskan kedatangannya untuk menggarisbawahi dukungan Sudan bagi masyarakat Libya dan pemerintah baru negara tersebut yang mengambil alih kekuasaan setelah Khadafi jatuh.

Kadhafi dibunuh pada tanggal 20 Oktober lalu ketika pemberontak merebut benteng terakhir. Dia dicari oleh ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bashir pada tahun 2009, untuk dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Darfur.

Sementara itu juru bicara Pengadilan menolak untuk mengomentari penyambutan Bashir di Libya. Tapi Direktur internasional Human Rights Awards, Richard Dicker mengkritik keras kunjungan Bashir ke Libya.

"Omar al-Bashir adalah buronan internasional. Ada surat perintah penangkapan untuk kejahatan yang ia lakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang," kata Dicker.

"Banyak pemerintah menolak dia (Bashir) masuk ke negara mereka. Tapi kedatangannya di Tripoli mengirimkan sinyal yang mengganggu tentang komitmen NTC terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum," ujarnya.

Dicker mengatakan aturan hukum harus didahulukan dibandingkan hubungan politik. "Apapun sejarah politik dan hubungan antara NTC dan Omar al-Bashir dalam menghormati, hak asasi manusia masa lalu dan belum lagi kekhawatiran bagi ratusan ribu korban Darfur harusnya menjadi prioritas," katanya.

Libya sendiri tidak terikat secara hukum untuk menangkap Bashir karena tidak menandatangani Statuta Roma pendiri ICC. Namun Dicker mengatakan Dewan Keamanan PBB mendesak semua anggota PBB untuk bekerja sama dengan ICC dalam penyelidikan kejadian di Darfur.

Posted in: berita