22.17
Oxe Blog
Sindikasi - Senin, 20 Februari 2012 | 22:10 WIB
INILAH.COM, Lolak - Front Pembela Islam (FPI) telah eksis di Sulawesi Utara (Sulut) sejak tahun 2007-200. Namun ormas ini hanya berpusat di Bolaang Mongondow (Bolmong). Namun pada tahun 2010, FPI Sulut dibekukan berdasarkan surat dari FPI pusat yang diteken Ketua Umum,Habib Muhammad Rizieq Shihab. “Pasca dibekukan sudah tidak ada lagi aktivitas seperti operasi miras dan operasi kegiatan maksiat lainnya,’’ aku mantan Sekretaris FPI Sulut, Dolfi Paat kepada Komentar, Minggu (19/02).
Paat mengakui, dulu sempat ada penolakan FPI masuk Sulut. Bahkan pihak Kesbang Sulut, tidak merespons ketika pihaknya mendaftarkan diri.Sementara mantan Kepala Kesbang Sulut Arnold Poli mengatakan, pada awal 2010, ada tiga orang mengatasnamakan FPI yang sowan ke pihaknya. ‘’Namun mereka cuma sowan saja dan tidak mendaftarkan FPI (Sulut). Saya sendiri terima mereka, tapi administrasi tidak. Jadi sejak saya menjabat Kesbang, FPI tidak pernah terdaftar di Kesbang Sulut,’’ tegas Poli yang saat ini menjabat Sekkot Tomohon.
Sementara Dolfi Paat ketika ditanyai kenapa FPI membekukan diri di Sulut, menjelaskan bahwa salah satu alasan karena akan dibentuk kepengurusan yang baru. “Suratnya sempat ada, bahkan sudah diserahkan di Kesbang propinsi," kata Paat yang merupakan figur yang mendeklarasikan FPI Sulut di Bolmong Raya bersama Deni Mokodompit dan Rijal Damopolii.
Sedangkan ketika ditanyai soal desakan pembubaran ormas FPI yang saat ini terangkat ke permukaan secara nasional, Paat menilai hal itu bukanlah solusi. Menurutnya, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana merangkul dan melakukan pendekatan dengan ormas ini. "Misi FPI itu sangat jelas yakni memerangi segala bentuk maksiat, tidak ada sentimen agama yang dibawa. Kalau ada sifat anarkis, itu adalah tindakan oknum, bukan FPI. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bersama FPI memerangi maksiat, pembubaran bukan solusi," jelasnya.
FPI Sulut, akunya, cukup sukses dalam misinya. Sejumlah nama yang sempat menjadi pengurus FPI Sulut, kata dia, di antaranya, Hi Subari dan Zulfikar Lobud. Terkait operasi miras yang pernah dilakukan FPI di Bolmong, sempat berhasil menyita miras sebanyak 4.000 botol. "Perlu dicatat, setiap FPI (Sulut) melakukan kegiatan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan ada prosedurnya. FPI kami bentuk karena banyak sekali maksiat. Makanya polisi harus bekerja. Kalau pun ditunjuk lagi sebagai pengurus baru, kemungkinan kami belum mau bergabung. Biarkan saja ke pengurus dan kader baru. Yang jelas FPI bukan ingin melakukan keributan, tapi prihatin dengan maksiat yang sudah luar biasa. Apalagi kalau ada pelecehan agama," tambah Paat yang sempat melakukan orasi saat aksi FPI di Monas, belum lama ini.
FPI juga Ditolak di Kalimantan Timur
Senin, 20 Februari 2012 21:27 WIB
BALIKPAPAN-MICOM: Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kalimantan Kota Balikpapan mendesak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono segera membubarkan Front Pembela Islam (FPI) di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka menolak keberadaan FPI di Kalimantan termasuk Kalimantan Timur dan meminta pemerintah daerah segerah membekukan organisasi tersebut.
Ketua Forum Masyarakat Kalimantan Kota Balikpapan Bayer Gabriel mengatakan keberadaan organisasi FPI di Kalimantan akan mengancam dan merusak kebersaam masyarakat yang hidup rukun, cinta dan damai dari berbagi suku, agama, etnik, dan ras. Sebab, selama ini, tindakan FPI di berbagai daerah dianggap anarkis dan semena-mena di luar kewenangannya dan tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. "Mereka seringkali melakukan razia yang tidak sesuai dengan hukum. Seakan akan Negara ini tidak punya aparat Negara. Kami minta Presiden bubarkan FPI dan menolak keberadaan FPI di Kalimantan," katanya, Senin (20/2)
http://www.mediaindonesia.com/read/2...limantan-Timur
Pengurus FPI Kalteng Diminta Bubarkan Diri
Senin, 20 Februari 2012 21:36 WIB
PALANGKARAYA--MICOM: Tokoh lintas suku, agama dan budaya di Kalimantan Tengah meminta pengurus Front Pembela Islam (FPI) di daerah itu untuk membubarkan diri dalam waktu 3 X 24 jam. "Apabila permintaan ini tidak diindahkan, maka masyarakat akan bertindak," kata Ketua Pelaksana Forum Komunikasi Keluarga Jawa Kalteng H Mahendra Jaya ketika membacakan pernyataan para elemen masyarakat Kalteng di Gedung Djoeang Palangka Raya, Senin (20/2).
Hal tersebut disepakati dalam pernyataan sikap hasil rapat bersama para tokoh, karena Pengurus FPI Pusat tetap bersikukuh untuk membentuk dan melantik pengurusnya di Kalteng. Selain itu, disepakati pula lima poin penting, yakni masyarakat Kalteng bersatu padu mendukung peryataan sikap yang telah disepakati dan ditandatangani Ketua Organisasi Kemasyarakatan, tokoh agama, adat dan unsur FKPD Kalteng pada Senin (13/2) lalu.
Para elemen masyarakat juga mendukung penuh langkah-langkah memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalteng. Para tokoh juga menolak dengan tegas dan tidak menerima keberadaan FPI dan ormas lainnya yang memiliki pandangan dan ajaran yang selalu mengedepankan kekerasan, intimidasi, teror, hasutan, adu domba dan pengrusakan yang dibuat selama ini.
Hal tersebut dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai falsafah Pancasila dan filosofi Huma Betang yang selama ini terjaga dengan utuh di Provinsi Kalteng. Bukan hanya itu, para elemen masyarakat menegaskan tuduhan dan pernyataan FPI yang memojokkan dan mendiskreditkan masyarakat Suku Dayak yang melakukan penolakan terhadap FPI dikoordinasi dan dibiarkan pejabat Pemda, aparat kemanan dan tokoh masyarakat, itu tidak benar. "Tuduhan dan peryataan itu hanya merupakan cara atau sikap supaya mencari simpati, yang intinya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya," tegas para tokoh.
http://www.mediaindonesia.com/read/2..._Bubarkan_Diri
-----------
Zaman telah berubah, kehadiran FPI sudah tak diperlukan. Apalagi ormas ybs kabarnya mau terjun menjadi parpol. Makanya wajar ajalah banyak yang mau dia mati.
Posted in: Politik
0 komentar:
Posting Komentar